Dompu,-Sekitar ratusan massa aksi yang terhimpun dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) dan Eksekutif Lembaga Mahasiswa Nasional Demokrasi ( EK-LMND) melakukan audiensi dengan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE, di ruang rapat Bupati pada Senin (12/01/26).
Di ruang rapat dimaksud dilaksanakan dialog yang hangat penuh kekeluargaan antara Bupati Bambang Firdaus dengan perwakilan mahasiswa yang hadir yang dalam hal ini dipandu oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan, Nukman, SH.
Dalam dialog yang diagendakan perwakilan mahasiswa yang hadir diberikan ruang secara terbuka untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah.
Dengan penuh seksama Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Bambang Firdaus, SE dan Ir. Muttakun mendengarkan dan memberikan penjelasan secara sistematis dan logis atas berbagai aspirasi atau issu yang disampaikan elemen Mahasiswa.
Salah satu tuntutan atau aspirasi yang disampaikan elemen mahasiswa dalam dialog yang berlangsung adalah;
Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk membatalkan kebijakan PHK terhadap tenaga honorer non-database.
"Kami hadir beraudiensi guna menuntut Bupati Dompu dapat membatalkan kebijakan terkait PHK terhadap tenaga honorer non database. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah terkait tenaga honorer non database BKN telah merugikan dan berdampak hilangnya pekerjaan bagi tenaga honorer non database BKN", ujar perwakilan mahasiswa yang beraudiensi secara bergantian.
Mendengarkan aspriasi yang disampaikan dalam dialog yang berlangsung Bupati Dompu, Bambang Firdaus dengan penuh keramahan serta penuh kasih sebagai seorang ayah kepada anaknya menjelaskan secara seksama kebijakan yang dikeluarkan terkait tenaga honorer non database BKN.
"Apa yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Dompu terkait tenaga honorer non database BKN merupakan kepatuhan atau ketaatan pemerintah daerah pada amanah atau perintah undang-undang.
"Di setiap kebijakan yang dibuat selaku Bupati Dompu dirinya selalu mengedepankan kepatuhan atau ketaatan pada perintah Undang-Undang atau regulasi yang ada", ungkapnya.
Bupati dalam setiap kebijakan yang diambilnya termasuk kebijakan yang terkait tenaga honorer non database bkn dibuat dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ujar Bupati menambahkan.
Katanya lagi sebagai pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah pusat ketika akan membuat sebuah kebijakan pemerintah daerah akan selalu mengacu pada ketentuan peraturan yang diberlakukan dan ini harus dapat dipahami secara bersama.
Dalam kesempatan yang berlangsung Bupati Bambang Firdaus juga menyampaikan apresiasinya terhadap elemen mahasiswa yang hadir beraudiensi.
"Saya mengapresiasi langkah mahasiswa yang beraudiensi dan berdialog untuk mencari solusi atas sebuah persoalan yang tengah terjadi di daerah dan ini menjadi langkah yang tepat dan elegan dilakukan "ujarnya.
Setelah mendapat penjelasan yang panjang lebar dan dirasa cukup memenuhi harapan atas aspirasi yang disampaikan dari Bupati Dompu, Bambang Firdaus dialog pun berakhir dengan baik.(Adv)