 |
| MODUS PROYEK FIKTIF! NAMA GUBERNUR NTB DISEBUT, WARGA DOMPU MERASA TERTIPU “PAKET DIREKTIF GUBERNUR” |
LintasAtlantik.com Dompu.- Gelombang kemarahan warga Dompu kini membara! Dugaan kasus penipuan dengan modus proyek fiktif mencuat setelah sejumlah warga mengaku menjadi korban oknum yang mengatasnamakan orang dekat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Modusnya licin dan terencana — dengan dalih penyaluran “Paket Direktif Gubernur” menjelang pelantikan kepala daerah.
Salah satu korban, sebut saja F, menuturkan kisah pilunya kepada Media Lintas Atlantik.com, Senin (3/11).
Menurut F, oknum pelaku menjanjikan proyek pemerintah senilai miliaran rupiah, dengan syarat korban menyetor uang muka atau “komitmen awal” terlebih dahulu.
“Katanya, proyek itu bagian dari paket direktif gubernur dan harus diproses cepat sebelum pelantikan. Kami diminta kirim uang dulu, dijanjikan nanti proyeknya pasti cair,” ungkap F dengan nada kecewa.
Tak tanggung-tanggung, F mengaku telah mentransfer uang hingga Rp500 juta rupiah kepada oknum tersebut. Dana itu disebut-sebut sebagai biaya administrasi proyek dan tanda keseriusan kerja sama.
“Semua bukti pengiriman ada. Dia mengaku orang dekat gubernur dan tim sukses salah satu partai besar, jadi kami percaya,” imbuhnya.
Namun kenyataannya pahit. Hingga kini proyek yang dijanjikan tidak pernah terealisasi. Janji manis berubah jadi penyesalan. Korban dan beberapa pihak lainnya mulai sadar bahwa proyek tersebut hanyalah akal bulus oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi.
Kami sudah hitung semua uang yang keluar. Kalau proyek itu tidak ada, kami minta uang kami dikembalikan. Kalau tidak, kami akan laporkan ke aparat penegak hukum (APH),” tegas F penuh emosi.
Kasus ini sontak mengguncang publik NTB. Nama gubernur bahkan ikut terseret, meski belum ada bukti kuat keterlibatan langsung. Warga pun menuntut klarifikasi resmi dari Pemerintah Provinsi NTB agar nama baik pejabat tidak disalahgunakan untuk aksi penipuan.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi NTB.
Tim redaksi juga telah berupaya mengonfirmasi Putrawan, Sekretaris Partai PSI NTB yang menerima Sejumlah uang Fee proyek, Namun, telepon tak diangkat dan pesan konfirmasi tidak dijawab.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap janji proyek atau program yang mengatasnamakan pejabat daerah.
Penegak hukum diharapkan segera turun tangan, menelusuri aliran dana dan menindak tegas para pelaku agar tidak ada lagi korban berikutnya. (Syam)